Tugas PPKN Angel Sidharta/ 03/ 9A

Bab 1

Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

1. Masa 1945-1950

            Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Selain itu ada beberapa upaya pemberontakan dan bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Berikut beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia:

1. Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia)

            PKI memberontak pada 19 September 1948 di Kota Madiun, Jawa Timur,saat memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan Musso adalah merebut kekuasaan dan mengganti dasar Negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi komunisme. PKI berusaha menyamakan derajat orang kaya dengan orang miskin. Mereka menghalalkan segala cara untuk menggapai keinginan tersebut walaupun diharuskan membunuh. Karena PKI tidak sesuai dengan Pancasila Pertama dan Kedua pemerintah dengan segera menumpas pemberontakan dengan mengirimkan Tentara TNI dan berhasil merebut Kota Madiun pada tanggal 30 September 1948. Mussopun tewas ditembak dalam sebuah pengepungan TNI pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur.

• Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat dan Jawa Tengah

            Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukung dari organisasi ini disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini membuat benyak pengaruh di daerah-daerah lain, seperti di Jawa Tengah, Pasukan Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DI/TII. Amir Fatih menyatakan berdirinya Darul Islam pada 23 Agustus 1949. Pemberontakan ini segera ditumpas dengan Pemerintah.

• APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

            APRA didirikan oleh Raymond Westerling dan merekrut sebagian dari prajurit APRA dengan prajurit KNIL (Koninklijke Nederlands-Indische Leger) atau Tentara Hindia Belanda. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. APRA memberontakan pada 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian Kota Bandung. Namun Pemerintah akhirnya berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan Westerling kabur keluar negeri.

• Andi Azis

            Pada tanggal 5 April 1950, terjadi pemberotakan yang dilakukan oleh kesatuan bekas KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Azis. Ia memberi tuntutan yakni hanya pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT. Ia sangat menolak bergabung degan NIS dan menyatakan bahwa NIT harus tetap berdiri.

Pada 8 April, Pemerintah RIS mengeluarkan ultimatun kepada Andi Azis untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam 2 kali 24 jam. Namun sayangnya Andi Azis tak datang sehingga pasukan ekspedisi dikirim untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Andi Azis. Seleruh pasukan ekspedisi itu berhasil mendarat pada 26 April 1950 dan pada bulan yang sama, Andi Azis menyerahkan diri.

• Pemberontakan RMS (Republik Maluku Seatan)

            RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri pada 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini, RMS ingin mendirikan negara sendiri. Awalnya pemerintah bersikap lunak kepada peberontakan yang dilakukan RMS dengan merundingkan masalah RMS secara damai, namun ditolak. Akhirnya pemeritah mengirimkan eksedisi militer ke Maluku dan pemberontakan berhasil dipadamkan.

Selain pemberotakan-pemberontakan yang tadi telah dicantumkan, pada masa 1945-1950, dengan perubahan bentuk Negara Indonesia yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal itu berjalan dari hasil Konferensi Meja Bundar, 2 November 1949. Selain negara serikat, negara Indonesia dibagi menjadi 7 negarar bagian dan 9 daerah otonom. Negara-negara bagian tersebut adalah Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Selain itu, konstitusi yang dipakai saat itu adalah Konstitusi RIS. Pemberlakuan Konstitusi RIS ini tidak serta merta mencabut Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sejak awal tahun 1950, banyak rakyat yang mendorong agar RIS dibubrkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pemerintah negara-negara serikat dan RIS langsung saja bergabung dan menrancang UUD baru dengan konsep negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Presidenn RIS, Soekarno mengumumkan Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan. Selain itu, Seokarno menandatnagni UUDS yang dikenal dengan UUDS 1950. UUDS 1950-pun mulai berlaku di Indonesia pada 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

• Masa 1950-1959

            Bentuk baru negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. UUDs 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, sama seperti RIS. Berdasarkan UUDS 1950 presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintah berada di tangan perdana menteri bersama para menterinya.

            Pada periode ini, penerapan pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Pada masa ini, terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada yanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR dan juga terpilih 550 sebagai anggota-anggota lembaga konstituante. Konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950 Lembaga Konstituante dimulai bekerja pada tahun 1956. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tangga 5 Juli 1959 yang intinya memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante.

Pada periode ini, persatuan Indonesia juga mendapatkan tantangan berat dengan munculnya sejumlah pemberontakan yang bertujuan untuk melapaskan diri dari NKRI. Beriku beberapa pemberontakan yang terjadi:

1. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh

            Pada April 1950, Ibnu Hajar dan pasukannya elakukann pengacauan di Kalimantan Selatan dan menyatak bergabung dengan DI/TII. Sementara itu, pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin Abdul Kahar Muzakkar. Pada Agustus 1953, Kahar Muzakkar menyatakan kalau Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Adapun DI/TII di Aceh yang dipimpin Daud Beureuh. Pada tangga 20 September 1953, Daud Beureuh menyatakan Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia. Pemerintah segera mengirim pasukan dan berhasil menumpaskan pemberontakan.

• Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia)

            PRRI didirikan di Sumatera. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI. Pemberontakan ini berhasil dipdamkan oleh pemerntahan Indonesia.

• Pemberontakan Permesta

            Di Universitas Permesta, pada 17 Februari 1958, diadakan pertemuan yang dihadiri para tokoh politik, gubernur militer Sulawesi Utara dan Tengah, para cendikiawan, dan Mayor D. Jus Somba. Saat pertemuan tersebut, terlontarlah pernyataan dari Mayor D. Jus Somba bahwa permesta di Sulawesi Utara dan tengah mendukung PRRI seutuhnya. Hal itu dikarenakan Permesta dan PRRI sama-sama iri dengan masyarakat yang tinggal di pulau jawa. Dengan demikian sejak 17 Februaru 1958, Permesta memutuskan hubungannya dengan Pemerintah RI. Pemerintah segera melakukan operasi militer dan menumpas pemberontakan.

• Masa 1959-1966

Sebagian pihak menyebut masa 1959-1966 sebagau periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, semokrassu tidak berada pada kekuasaan rakyat melainkan terdapat pada tangan presiden. Banyak sekali terjadi penyimpangan pada masa ini:

1. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hiup.
2. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui presiden. Pembubaran ini terjadi karena DPR tidak menyetujui RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakat Gotong Royong (DPR-GR0 tidak dipilih oleh rakyat, sebagian besar dipilih dan diangkat oleh presiden
4. Perlaksanaan politik konfrontasi, Indonesia konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno memberikan komando penggayangan Malaysia (Dweikora), kemudian Indonesia keluar dari PBB pada 7 Januari 1965
5. Penggabungan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) tetapi hasilnya ternyata tidak cocok untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Pada masa ini terjadi pemberontakan PKI atau G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berudaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan enam perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A. H. Nasution, sebagai berikut:

1. Jenderal Ahmad Yani

• Letjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono
• Letjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
• Letjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
• Mayjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
• Mayjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

            Pemberontakan G30S/PKI dilakukan untu kmengganti pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tentara dan rakyat tetap mendukung persatuan dan kesatuan NKRI, serta Pancasila sebagai dasar negara, segera menghentikan pemberontakan PKI tersebut.

• Masa 1966-1998

            Pada 12 Januari 1966 terjadi demontrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Demontrasi ini dikenal sebagai Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat (Tritura). Adapun isi dari Tritura sebagai berikut:

1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya
2. Bubarkan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI
3. Turunkan harga

            Beberapa gerakan mahasiswa dan rakyat yag turut serta dama demontrasi itu antara lain, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI).

            Situasi semakin tidak menentu membuat Presiden Seokarna mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Isi surat itu meminta Letnan Jenderal Seoharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengendalikan keamanan dan ketertiba negara. Soharto segera mengambil tindakan yakni membubarkan PKI besert ormas-ormasnya dan mengamankan para menteri yang terlibat G30S/PKI.

            Masa 1966-1998 disebut sebagai masa orde baru. Orde baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Presden Soeharto sebagai pengemban amanat rakyat Indonesia kemudian menjalakan kebijakan dengan dasar penegakan stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Pemahman Pancasila disusun dalam konsep P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Namun tetap saja ada kebijaka-kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, antara lain sebagai berikut:

1. Kebebasan pers dianggap terbatas, terdapat sejumlah penghentian media massa
2. Pemerintah cendrung sentralistik
3. Demokrasi cenderung dikekang, antara lain hanya tiga partai yang boleh ikut pemilu dari tahun 1977-1997
4. Diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga menjadi lasan salah satu kemunduran Indonesia

• Masa 1998-sekarang

            Masa 1998-sekarang disebut dengan masa reformasi. Pada masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demoontrasi ,emumtu turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini sering disebut sebagai gerakan reformasi. Pada 21 Mel 1998, Presiden Soeharto menyatakan akan mundur dan akan digantikn oleh BJ. Habibie, wakilnya.

            Pergantian pemimpin ini membuat harapan rakyat menadi lebih menguat. Selain itu, hak rakyat untuk mendirikan partai politik baru diberikan. Hasilnya banyak partai politi baru didirikn. Jika pemilihan umum 1977-1997 hanya diikuti tiga partai, pemilihan tahun 1998 diikuti 48 partai. Pada masa ini, dilakukan perubahan amandemen UUD NRI tahun 1945 yang bertujuan menyempurnakam aturan dasar negara. Salah satunya adalah jatah prmbatasan jabatan presiden.

            Perkembangan reformasi terus berkembang pesat. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004-2009 dilakukan secara umum dan secara langsung. Warga negara Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia.

•  Nilai-nilai Pancasila Sesuai Dengan Perkembangan Jaman

1. Pengertian Nilai

            Nilai berasal dari kata latin, valere yang berarti ‘kuat, baik, berharga’. Notonagoro membagi nilai menjadu beberapa macam, yakni sebagai berikut:

1. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia
2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani. Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi empat macam yakni:
4. Nilai kebenaran, nilai ini bersumber pada akal manusia (rasio, budi, dan cipta)
5. Nilai keindahan atau nilai estesis, nilai ini bersumber pada unsur kehendak manusia
6. Nilai religius, nilai ini merupakan nilai rohani tertinggi. Nilai ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia

• Hakikat Ideologi Terbuka

1. Pengertian Ideologi

            Ideologi berasal dari kata idea yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita’, adapun logos yang berarti ‘ilmu’. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertisan dasar. Beberapa pengertian lain dari ideologi antara lain:

1. Menurut Horton dan Hunt, ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma.
2. Menurut W. Newman, ideologi merupakan seperangkat gagasan yag menjelaskanatau melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas du mana ideologi itu muncul.  
3. Menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-bimbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa.

• Fungsi Ideologi

            Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi pedoan bagi individu, masyarakat, atau untuk berfikir, melangkah, dan bertindak
2. Menjasi kekuatan yang mampu memberian semangan dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan
3. Mencapai ipaya dalam menghasapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan

• Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup

            Menurut Kaelan (2005), perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup sebagai berikut:

1. Ideologi terbuka:

1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari kuar
2. Nilai dan cita-cita digali dari kekayaan tohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri
3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat
4. Milik seluruh rakyat, sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat
5. Isinya yang tidak operasional menjadi operasional bila diwujudkan dalan konstitusi
6. Bersifat dinamis dan reformis

• Ideologi tertutup:

1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbahurui masyarakat
3. Dibenerkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban
4. Kepercayaan dan kesetian ideologis yang kaku
5. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita
6. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak
7. Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan

• Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

            Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Dengan demikian, Pancasila bersigat aktual, dinamis, antipasid, dan senantiasa mempu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengertahuan, dan teknologu, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

            Menurut Hamdayama, dkk. (2012), nilai dalam pancasila adlah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Berikut penjelasannya:

1. Nilai dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifar mutlak, sebagai sesuatu yang benar, atau tidak perlu ditanyakan lagi. Nilai dasar daei Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan
2. Nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga0lembaga negara
3. Nilai praktis, yaitu nilai sesungguhnya kita laksnakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat

            Adapun sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealisme, normatif, dan realistis (Al Hakim, dkk., 2016)

1. Dimensi idealisme dalam panncasila adalah nilai-nilai dasar yang tergantung dalam pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dalam hal ini, adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan
2. Dimensi normatif dalam Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu, Panasila, berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia
3. Dimensi realistis dalam pancasila maksudnya suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai ideal dan normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara

• Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam berbagai Bidang Kehidupan

            Sila-sila Pacasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu sila dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lainnya. Tiap sila dalam Pancasila juga menjiwai sila-sila yang lainnya.

1. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik

            Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia.

1. Lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPD, MK, dan KY merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan UUD NRI tahun 1945. DPD merupakan langkah untuk mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional. MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. KY berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
2. Hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertenangan dengan nilai-nilai Pancasila. . Semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.
3. Sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasu Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sbagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Adapun mufakat dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemecahan masalah. Pelaksanaan demokrasii Pancasila dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sehinggatudak timbul dominasi mayoritas atau tirani minoritas

• Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di Bidang Ekonomi

            Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi sudah ditegaskan pada pasal 33 UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang prduksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang  banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutkan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

• Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Sosial dan Budaya

            Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya dapat terlihat antara lain pada hal-hal berikut:

1. Menghargai keragaman budaya Indonesia
2. Pelestarian keragaman budaya Indonesia
3. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme
4. Menjaga agar nilai-nilai ekslusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang
5. Pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modenisasi yang dijiwai Pancasila

• Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Pertahanan dan Keamanan

            Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada UUD NRI tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1). UUD NRI tahun 1945 Pasal 27 (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Adapun UUD NRI tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kedua pasal tersebut, terlihat bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.