Rangkuman Bab 1 PPKN

Aero Nathanael Silalahi/9A/1

  •       Tahun 1959 hingga tahun 1950 merupakan masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer.
  •       Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada tahun 1949-1950:
    • PKI (PartaiKomunis Indonesia)
    • DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)
    • APRA (Angkatanperangratuadil)
    • Andi Aziz
    • RMS (Republik Maluku Selatan)
  •       Partai Komunis Indonesia memberontak pada tahun 1948. Kota Madiun di Jawa Timur dijadikan basis pemberontakan pada tanggal 19 September 1949, Musso (tokoh PKI yang pada 1926 melarikan diri keluar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda) memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan Musso adalah merebut kekuasaan dan mengganti dasar Negara Republik Indonesia Yaitu Pancasila menjadi komunis.
  •       DI/TII berniat mendirikan Negara dengan dasar islam. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Setelah Kartosuwiryo memproklamasikan NII di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Pasukan Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DI/TII.
  •       Angkatan Perang Ratu Adil didirikan oleh Raymond Westerling, sebagian prajurit APRA adalah prjurit KNIL (Koninklije Nederlands-Indische Leger) atau Tentara Hinia Belanda. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk Negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentaranya sendiri. APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian Kota Bandung.
  •       Pada tanggal 5 April 1950, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL. Andi Aziz memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT (Negara Indonesia Timur). Ia sangat menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa. Selain itu, ia menyatakan bahwa NIT harus tetap berdiri.
  •       Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin Dr. Soumokil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri pada tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integritas dan ingin membentuk Negara sendiri. Awalnya, pemerintah bersikap lunak dengan merundingkan masalah RMS secara damai, tetapi ditolak. Akhirnya, pemerintah mengirim ekspedisi militer ke Maluku dan pemberontakan dapat dipadamkan.
  •       Pada masa tahun 1950-1959, dasar negara tetap Pancasila, tetapi pemerintahan yang liberal saat itu lebih menekankan pada hak-hak individual. Pada masa itu, terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955.
  •       Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950-1959:
    • Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh
    • Pemberontakan PRRI
    • PemberontakanPermesta
  •       Pada April 1950, Ibnu Hajar dan pasukanya melakukan pengacauan di Kalimantan Selatan dan menyatakan bergabung dengan DI/TII. Sementara itu, pemberontakn DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin Abdul Kahar Muzakkar. Pada Agustus 1953, Kahar Muzakkar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia dipimpin Kartosuwiryo. Adapun DI/TII di Aceh dipimpin DaudBeureueh. Pada tanggal 20 Spetember 1953, Daud Beureueh menyatakan Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia.
  •       Pemerintahan Revolusiaoner Republik Indonesia (PRRI) didirikan di Sumatra. Pada tanggal 15 Febuari 1958, Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI).
  •       Di Universitas Permesta, pada 17 Febuari 1958, diadakan pertemuan yang dihadiri para tokoh politik, gubernur militer Sulawesi Utara dan Tengah, para cedikiawan, dan Mayor D. dari Somba. Saat pertemuan tersebut, terlontarlah pernyataan dari Mator D. Jus Somba bahwa Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah mendukung PRRI seutuhnya. Dengan demikian, sejak 17 febuari 1958, Permesta memutus hubungan dengan pemerintahan RI.
  •       Masa 1959 hingga 1966 disebut sebagian pihak sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa itu, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun berada pada pihak kekuasaan pribadi presiden.
  •       Pada masa ini, terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan enam  perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution, yaitu sebagai berikut:
    • Jenderal Ahmad Yani
    • Letjen M.T. Haryano
    • Letjen Soeprapto
    • Letjen S. Parman
    • Mayjen D.I. Panjaitan
    • Letnan Satu Pierre A. Tendean
  • Pada 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Selanjutnya, demonstrasi tersebut dikenal sebagai Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat (Tritura). Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut:
    • Bubarkan PKI beserta omas-omasnya
    • Bubarkan cabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
    • Turunkan harga
  •       Masa tahun 1998-sekarang ini disebut sebagai masa reformasi. Pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini disebut gerakan reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhinya menyatakan mundur sebagai presiden RI dan digantikan oleh wakilnya
  •       Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Artinya adalah Pancasila bersifat actual, dinamis, antipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.
  •       Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasrkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  •       Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) danPasal 30 ayat (1). UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started