- Sejarah perumusan UUD NRI Tahun 1945
- Sidang BPUPKI 1
- Sidang pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945
- Membentukan panitia kecil beranggotakan 9
- Rapat panitia kecil
- Pada tanggal 22 Juni 1945 pantia kecil mengadakan rapat gabungan dengan BPUPKI
- Hasil rapatnya adalah RUUD dengan mukadimah hukum dasar negara Indonesia
- Sidang BPUPKI 2
- Sidang pada tanggal 10 – 17 Juli 1945
- Membentuk tiga panitia, yaitu : Perancang UUD, Panitia keuangan dan perekonomian, dan Panitia PETA
- Penetapan UUD NRI Tahun 1945
- Pembentukan PPKI
Untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia maka dibentuklah. Peristiwa kekalahan Jepang pada perang dunia kedua mendorong Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Augustus 1945.
- Sidang PPKI
- Awalnya,PPKI berjumlah 21 orang tetapi ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang.
- Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945
- Keputusan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 :
- Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara
- Memilih presiden dan wakil presiden
- Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah KNIP
- UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI mempunyai sistematika sebagai berikut :
- Pembukaan, terdiri atas 4 alinea
- Batang tubuh, terdiri atas 16 bab,37 pasal,4 pasal aturan peralihan,serta 2 ayat tambahan
- Arti Penting UUD NRI Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia
- Kedudukan UUD NRI Tahun 1945
- UUD NRI Tahun 1945 mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan peraturan perundangan yang lain bagi bangsa Indonesia karena :
- Dibentuk dengan cara istimewa
- Dianggap sesuatu yang luhur
- Berisi cita-cita bangsa dan dasar organisasi negara
- Arti Penting UUD NRI Tahun 1945
- UUD NRI Tahun 1945 memiliki arti penting untuk kehidupan bangsa Indonesia, yaitu :
- menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya NKRI
- sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara Indonesia
- sebagai aturan hukum yang tertinggi
- Perubahan UUD NRI Tahun 1945
- Pada tanggal 27 Desember 1949, konstitusi negara Indonesia diganti dengan Konstitusi RIS
- Lalu diganti menjadi UUDS 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959
- Pada pelaksanaanya, Konstitusi RIS dan UUD 1950 menimbulkan banyak persoalan dalam ketatangeraan di Indonesia
- Isi dari Dekret Presiden :
- Menetapkan pembubaran konstituante
- Menetapkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 berlaku kembali
- Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah serta pembentukan DPAS
- Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945
