Ringkasan Bab 1 / Shayna Bunga 9A – 33

Bab 1 – Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

1. Masa 1945 – 1950

                Tahun 1945 – 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Selain itu, terdapat upaya – upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, bahkan ada suatu usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar Negara RI. Pemberontakan – pemberontakan yang terjadi adalah :

• Pemberontakan PKI

PKI merupakan kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia yang memberontak pada tahun 1948 di kota Madiun, Jawa Timur. Pada tanggal 19 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan Musso adalah mengganti dasar Negara RI yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme. Pada tanggal 30 september1948 tentara RI yang dibantu oleh dukungan rakyat pun berhasil merebut kembali kota Madiun. Tumpasnya pemberontakan dalam waktu singkat ini membuktikan kesetiaan rakyat pada Pancasila dan rakyat.

• Pemberontakan DI / TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Darul Islam / Tentara Islam Indonesia bertujuan untuk mendirikan Negara dengan dasar islam. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan DI mempunyai pengaruh di daerah – daerah lain. Setelah Kartosuwiryo memproklamasikan NII di Jawa Barat, di Jawa Tengah, pasukan Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DI. Pemberontakan DI di kedua wilayah itu segera ditumpas oleh tentara yang didukung rakyat Indonesia.

• APRA

APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil. APRA didirikan oleh Raymond Westerling. Sebagian prajurit APRA merupakan prajurit KNIL ( Koninklijke Nederlands-Indische Leger atau Tentara Hindia Belanda ). Setelah koferensi meja bundar, Indonesia menjadi Negara serikat dengan Negara Pasundan salah satu bagiannya. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk Negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. Pada tanggal 23 januari 1950 APRA melakukan pemberontakan yang berhasil menguasai sebagian Kota Bandung. Namu berkat dukungan rakyat, operasi militer yang dijalankan tentara APRIS behasil menumpas pemberontakan APRA.

• Andi Azis

Terjadi pemberontakan pada tanggal 5 April 1950 , yang dilakukan oleh kesatuan – kesatuan bekas KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Azis. Andi Azis memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan – pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT. Selain itu, ia menyatakan bahwa NIT harus tetap berdiri. Pada tanggal 8 april 1950, pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum kepada Andi Azis untuk datang dan melaporkan ke Jakarta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam waktu 2 x 24 jam. Andi Azis tidak datang juga ke Jakarta. Oleh karena itu, pasukan ekspidisi dikirim untuk menumpas pemberontakan yang di pimpin oleh Andi Azis. Pada bulan yang sama juga Andi Azis menyerahkan diri, tetapi pertempuran sengit tetap terjadi pada bulan Mei dan Agustus 1950.

• Pemberontakan RMS

Republik Maluku Selatan ( RMS ) dipimpin Dr. Soumokil, mantan Jaksa AGung di NTT. Organisasi ini berdiri pda tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk Negara sendiri. Awalnya pemerintah masih bersikap lunak dengan cara merundingkan masalah RMS secara damai, tetapi ditolak. Pemerintah pun akhirnya mengirim ekspedisi militer ke Maluku dan pemberontakan dapat dipadamkan.

Selain pemberontakan, pada masa 1945 – 1950, penerapan Pancasila di Indonesia juga mendapat tantangan dengan perubahan bentuk Negara Indonesia yang sebelumnya Negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari Konferensi Meja Bundar. Adapun dalam Negara serikat, wilayah Indonesai dibagi dalam 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, dengan besar wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Dan juga adapun presiden untuk RIS adalah Presiden Soekarno dan perdana mentrinya adalah Moh. Hatta. Konstitusi yang dipakai adalah Konstitusi RIS. Sejak awal tahun 1950, dorongan rakyat agar RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI makin menguat. Pemerintah negara – negara bagian dan RIS kemudian bergabung untuk merancang UUD baru dengan konsep negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Presiden RIS, Soekarno mengumumkan Piagam lgyPernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan.

2. Masa 1950 – 1959

Setelah bubarnya RIS, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, sama seperti RIS. Berdasarkan UUDS 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namu tanggung jawab pemerintahan berada di tangan perdana mentri bersama dengan para mentrinya. Penetapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan pada ideologi liberal. Pada 29 September 1955 terlaksana pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini  berhasil memilih anggota – anggota lembaga konstituante. Lembaga ini mulai bekerja sejak tahun 1956. Tugas dari lembaga ini adalah menyusun konstitusi baru pengganti UUDS 1950. Namun hingga tahun 1959, tugasnya belum juga terselesaikan. Kegagalan konstituate untuk menyusun UU dasar baru dikawatirkan akan membawa perpecahan bagsa. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1059 yang intinya memberlakukan kembali kembali UUD NRI tahun 1945 dan membubarkan konstituante. Pada periode ini, persatuan Indonesia juga mendapat tantangan berat dengan munculnya sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskna diri dari NKRI. Pemberontakan yang terjadi antara lain sebagai berikut :

• Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh

Pada April 1950, Ibnu Hajar dan pasukannya melakukan pengacauan di Kalimantan Selatan dan menyatakan bergabung dengan DI/TII. Sementara itu pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin Abdul Kahar Muzakkar. Pemerintah segera mengirim pasukan untuk menumpas berbagai pemberontakan tersebut, dilakukan jalur perundingan dan jalur militer. Akhirnya, pemberontakan – pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan.

• Pemberontakan PRRI

PRRI merupakan kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang didirikan di Sumatra. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI. Untuk memadamkan pemberontakan, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer.

• Pemberontakan Permesta

Pada tanggal 17 Februari 1958, di Universitas Permesta diadakan pertemuan yang dihadiri para tokoh politik, gubernur militer Sulawesi Utara dan Tengah, para cendikiawan dan Mayor D. Jus Somba bahwa Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah mendukung PRRI seutunya. Dengan demikian Permesta memutuskan hubungan dengan pemerintah RI. Pemerintah segera melakukan operasi militer.

3. Masa 1959 – 1966

Pada masa ini demokrasi dianggap demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi beberapa penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila, yaitu :

1. Diangkatnya presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
2. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden. Pembubaran ini terjadi karena DPR tidak menyetujui RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah.
3. DPR – GR tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih langsung oleh presiden.
4. Pelaksanaan politik konfrontasi. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris. Indonesia kemudian keluar dari PBB pada 7 Januari 1965
5. Adanya percobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis, agama, dan komunisme ( Nasakom ), tetapi ternyata tidak cocok dengan NKRI.

Pada masa ini, terjadi peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jendral A. H. Nasution. Pemberontakan PKI dilakukan antara lain untuk mengganti Pancsila sebagai dasar negara Indonesia. Ttentara dan rakyat segera menghentikan pemberontakan tersebut. Adapun tanggal 30 diperingati sebagai hari peringatan PKI, sedangkan 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila.

4. Masa 1966 – 1998

 Pada 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mehasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntuan. Demonstrasi tersebut dikenal sebagai Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat ( Tritura ). Isi dari Tritura adalah :

1. Bubarkan PKI beserta ormas – ormasnya
2. Bubarkan kabinet Dwikora dari unsur – unsur PKI
3. Turunkan harga

Mahasiswa dan rakyat yang turut serta dalam demonstrasi itu antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ( KAMI ), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia ( KAPI ), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia ( KAPPI ) , Kesatuan Aksi Buruh Indonesia ( KABI ), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesai ( KASI ), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia ( KAWI ), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia ( KAGI ). Situasi yang makin tidak menentu membuat presiden Soekarni mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret ( Supersemar ) pada tanggal 11 Maret 1966. Isi dar surat itu adalah meminta Letnan Jendral Soeharto selaku Pangkopkamtib untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Soeharto segara mengambil tindakan antara lain, membubarkan PKI beserta ormas – ormasnya dan mengamankan opara mentri yang diindikasi terlibat PKI. Masa ini disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Presiden Soeharto menjalankan sejumlah kebijakan dengan dasar penegakan stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Pemahan Pancasila disusun dalah konsep P4 ( Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetia Pancakarsa. Orde baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila. Namun, terdapat kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan kemudian yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa orde baru antara lain adalah :

1. Kebebasan pers dianggap terbatas
2. Pemerintah cenderung sentralistik
3. Demokrasi cenderung dikekang
4. Diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme

5. Masa 1998 – sekarang

Masa ini sering disebut dengan masa reformasi. Pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pada akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan digantikan oleh wakilnya, B. J. Habibie. Selain itu, hak rakyat untuk mendirikan partai politik baru diberikan. Hasilnya, partai – partai baru pun bermunculan. Pada masa reformasi ini, juga dilakukan amandemen UUD NRI 1945 yang bertujuan menyempurnakan aturan dasar negara.

Perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004 – 2009 dilakukan secara umum dan langsung. Di sisi lain, meskipun tlah terjadi berbagai perubahan dlama msa reformasi, masih ada sejumlah permasalahan yang sering terjadi. Perbedaan yang terdapat dalam masyarkata justru dibesar –  besarkan, bukan menjadin suatu kekayaan Indonesia yang patut dijaga dan diperhatikan. Sementara itu, di tengah arus informasi yang terbuka, masyarakat secara bersama – sama harus menjaga agar tidak terjadi penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Diperlukan komitmen seluruh masyarakat agar Pancasila tetap dipertahankan.

• Nilai – Nilai Pancasila Sesuai dengan Perkembangan Zaman

1. Pengertian nilai

Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu :

1. Nilai material                      – sesuatu yang berguna bagi manusia
2. Nilai vital                              – sesuatu yang berguna bagi manusia kegiatannya
3. Nilai kerohanian               – segala sesuatu yang berguna bagi rohani

• Nilai kebenaran        – akal budi manusia
• Nilai keindahan         – perasaan manusia
• Nilai kebaikan            – kehendak manusia
• Nilai religius                – kepercayaan manusia

2. Hakikat idelogi terbuka

A. Pengertian ideologi

Ideologi berarti ilmu pengertian – pengertian dasar. Terdapat beberapa pengertian dari ideologi :

• Menurut Horton dan hunt, ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma
• Menurut W. Newman, ideologi merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan tatanan sosial, cara hidup dilihat dari segi tujuan, status sosial dari kelompok di mana ideologi itu muncul.
• Menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol – simbol kelompok masyarakat yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa.\

B. Fungsi ideologi

Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir melangkah, dan bertindak

Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan

Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan

• Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup

Menurut Kaelan, perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah

• Ideologi terbuka

a. Nilai dan cita – citanya tidak dipaksakan dari luar

b. Nilai dan cita – citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri

c. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat

d. Milik seluruh rakyat, sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat

e. Isinya yang tidak operasional menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi

f. Bersifat dinamis dan reformis

• Ideologi tertutup

a. Bukan merupakan cita – cita yang sudah hidup dalam masyarakat

b. Merupakan cita – cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat

c. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban

d. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku

e. Bukan berupa nilai – nilai atau cita – cita

f. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak

g. Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuataan dan kekuasaan

3. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka

Pancasila itu merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Menurut Hamdayama, dkk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

– Nilai dasar                                 – nilai-nilai yang digali dari masyarakat Indonesia sendiri.

– Nilai instrumental                  – nilai-nilai yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia untuk    melaksanakan nilai dasar.

– Nilai praksis                              – penjabaran nilai instrumen, yang berupa berbagai kebijakan atau langkah-langkah nyata masyarakat Indonesia dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-sehari.

Menurut Al Hakim, dkk. Pancasila memiliki dimensi idealisme, normatif dan realistis

-Dimensi idealisme          – nilai-nilai dasar yang tekandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dalam hal ini, adalah hakikat nilai – nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila

-Dimensi normatif           – penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional

-Dimensi realitas              – suatu ideologi harus mampu  mencerminkan realitas ysng hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

• Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan

• Bidang politik

a. Lembaga negara. Perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara

b. Hukum. Sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila

c. Sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat.

Selain itu :

a. aktif dalam kegiatan pemilihan pemimpin desa, kabupaten, maupun negara

b. mengikuti pemilu

c. bermusyawarah

• bidang ekonomi ( Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 )

a. aktif dalam organisasi koperasi

b. menghargai dan membeli produk dalam negeri

c. kerjasama ekspor impor.

• Bidang sosial budaya

a. menghormati dan saling menjaga kebudayaan antar daerah di Indonesia

b. mempelajari berbagai kesenian daerah sesuai minat.

c. Pelestarian keragaman budaya Indonesia

• Bidang pertahanan dan keamanan ( Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 )

a. menjaga kerukunan antar warga

b. ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan

c. membantu polri dan TNI