A.Makna Tata urutan peraturan perundang undangan nasional
1.Hakikat peraturan perundang undangan
Peraturan perundang undangan pada dasarnya adalah aturan hukum yang tertulis.Ciri cirinya
a.dikeluarnya oleh pihak yang berwenang
b.sifatnya abstrak dan ideal
c.isinya men gikat secara umum untuk seluru warga Negara
Dalam penyusunan peraturan perundang undangan harus berdasarkan padsa landasan filosofis,sosiologis,dan yuridis
1.Landasan filosofis,artinya peraturan yang dibuat harus berdasarkan nilai nilai filosofi dasar Negara,yaitu Pancasila
2.Landasan sosiologis,artinya hukum yang dibuat harus sesuai dengan perkembangan dan situasi nyata
3.Landasan yuridis,artinya penyusunan peraturan hukum harus mengikuti prosedur dan aturan tertentu
Dalam membentuk peraturan perundang undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan aturan perundang undangan yang baik seperti asas berikut:
a.kejelasan tujuan
b.kelembagaan
c.kesesuaian antar jenis,hierarki,dan materi muatan
d.dapat dilaksanakan
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan
f.kejelasan rumusan
g.keterbukaan
Sedangkan materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas asas sebagai berikut
a.Pengayoman
b.Kebangsaan
c.Kekeluargaan
d.Kenusantaraan
e.Bhinneka Tunggal Ika
f.Keadilan
g.Kesamaan kedudukan dalam hukum
h.Ketertiban dan kepastian hukum
i.Keseimbangan,keserasian,dan keselarasan
Penyusunan peraturan perundang undanghan juga berpedoman pada prinsip prinsip sebagai berikut
a.Berdasarkan peraturan perundangan undangan yang telah ada
b.Hanya peraturan tertentu yang menjadi dasar yuridis
c.Peraturan yang masih berlaku hanya boleh dicabut atau diubah dengan peraturan yang sederajat atau peraturan yang lebih tinggi
d.Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama
e.Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah
2.Pentingnya peraturan perundang undangan
a.Menjamin hak dan kewajiban warga Negara
b.Memberi kepastian hukum
c.Menjamin keadilan dan rasa aman
d.Mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sehari hari
3.Tata urutan peraturan perundang undangan dan lembaga yang berwenang
Berdasarkan UU No 12 tahun 11 tata urutan perundang undangan RI adalah
a.UUD NRI 1945
b.TAP MPR
c.UU
d.Peraturan pemerintah
e.Peraturan presiden
f.Peraturan daerah provinsi
g.Peraturan daerah kabupaten
B.Proses penyusunan peraturan perundang undangan nasional
1.Proses penyusunan UUD NRI 1945
Rancangan UUD NRI 1945 disiapkan oleh BPUPKI dalam sidang keduanya tanggal 10-16 Juli 1945.Secara garis besar naskah sebagai berikut
a.penyataan Indonesia merdeka
b.pembukaan undang undang dasar
c.undang undang dasar
BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI.Setelah Proklamasi Kemerdekaan,17 Agustus 1945,PPKI segera bersidang.tepatnya tanggal 18 Agustus 1945.Sidang tersebut menghasilkan tiga keputusan penting yaitu
a.mengesahkan UUD
b.memilih Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs.Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden
c.Presiden sementara waktu dibantu oleh KNIP
UUD NRI 1945 yang ditetapkan oleh PPKI memiliki susunan sebagai berikut
a.Pembukaan
b.Batang tubuh
c.Penjelasan
UUD NRI 1945 mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan peraturan perundangan sebagai berikut
a.dibentuk dengan cara istimewa
b.dianggap sesuatu yang luhur
c.berisi cita cita bangsa dan dasar organisasi Negara
d.berisi garis besar tentang dasar dan tujuan Negara
Dalam kurun waktu 1999-2002,UUD NRI 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR
a.Sidang Umum MPR 1999 ,tanggal 14-21 Oktober 1999 Amandemen Pertama UUD NRI 1945
b.Sidang Tahunan MPR 2000,tanggal 7-18 Agustus 2000 Amandemen Kedua UUD NRI 1945
c.Sidang Tahunan MPR 2001,tanggal 1-9 November 2001 Amandemen Ketiga UUD NRI 1945
d.Sidang Tahunan MPR 2002,tanggal 1-11 Agustus 2002 Amandemen Keempat UUD NRI 1945
2.Proses penyusunan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
Ketetapan MPR adalah bentuk putusan MPR yang berisi hal hal yang bersifat penetapan.Pada masa sebelum perubahan UUD NRI 1945,TAP MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI 1945 dan di atas UU.Pada masa reformasi,TAP MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan Perundang undangan di Indonesia.
3.Proses penyusunan Undang Undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang undang
Undang undang merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan TAP MPR.Suatu masalah diatur dengan UU jika
a.diperintahkan oleh UUD NRI 1945
b.ditetapkan oleh TAP MPR
c.diperintahkan oleh UU
d.dibentuk berkaitan dengan hak asasi manusia
Sedangkan menurut UU No 12Tahun 2011 materi muatan yang harus dengan Undang Undang berisi
a.pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945
b.perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
c.pengesahan perjanjian internasional
4.Proses pembuatan peraturan pemerintah
a.Penyiapan rancangan
b.Penetapan dan pengundangan
5.Proses penyusunan peraturan presiden
Peraturan preside nada dua macam:
A.PP yang sifatnya menetapkan
b.PP yang sifatnya mengatur
C.Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan
Sikap positif yang dapat dikembangkan sebagai berikut:
1.Menyampaikan usulan ketika proses penyusunan sedang berlangsung sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat segera diakamodasikan
2.Turut mengawasi jika peraturan itu sudah berjalan secara efektif
3.Mengajukan pengujian secara materil jika ada peraturan yang sudah terlanjur ditetapkan
Contoh sikap taat terhaadap peraturan peundang undangan adalah sebagai berikut
1.Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku
2.Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan
3.Mendukan setiap upaya memperbaiki keadaan sesuai peraturan
4.Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan
Welcome to 9A PKM's Blog 