PPKN Bab 3 Kelas 8 / Shayna 9A – 33

Bab 3 –  peraturan perundang-undangan nasional

A. makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

1. Hakikat peraturan perundang-undangan

Ciri-cirinya adalah 

• dikeluarkan oleh pihak berwenang 
• isinya mengikat secara umum 
• sifatnya abstrak dan ideal 

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada landasan

• filosofis artinya peraturan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai filosofi dasar negara 
• sosiologis artinya hukum yang dibuat harus sesuai dengan perkembangan dan situasi nyata landasan 
• yuridis artinya penyusunan peraturan hukum harus mengikuti prosedur dan aturan tertentu

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu

• kejelasan tujuan 
• kelembagaan pembentuk yang tepat
• kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan 
• dapat dilaksanakan 
• kedayagunaan dan kehasilgunaan 
• kejelasan rumusan 
• keterbukaan 

Sedangkan Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut 

• pengayoman 
• kebangsaan 
• kekeluargaan 
• kenusantaraan 
• Bhinneka Tunggal Ika 
• keadilan 
• kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
• ketertiban dan kepastian hukum 
• keseimbangan keserasian dan keselarasan 

Penyusunan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut 

• berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada
• hanya peraturan tertentu yang menjadi dasar yuridis 
• setiap peraturan materi yang berbeda-beda 
• peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama 
• peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

2. pentingnya peraturan perundang-undangan

• Menjamin hak dan kewajiban warga negara 
• memberi kepastian hukum 
• menjamin keadilan dan rasa aman

3. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam lembaga yang berwenang 

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini berlaku mengacu pada undang-undang No 12 tahun 2011 UUD NRI tahun 1945 

• ketetapan MPR 
• undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
• peraturan pemerintah 
• peraturan presiden 
• peraturan daerah provinsi 
• peraturan daerah kabupaten atau kota

B. proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional

1. proses penyusunan UUD Negara RI Tahun 1945

Rancangan UUD NRI tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI dalam sidang keduanya secara garis besar berisi tentang

• pernyataan Indonesia merdeka 
• pembukaan undang-undang dasar 
• undang-undang dasar atau batang tubuh

kemudian BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI. PPKI melakukan sidang dan sidang itu menghasilkan 3 keputusan penting yaitu

• mengesahkan UUD 
• memilih Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden 
• presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh KNIP 

UUD NRI memiliki susunan pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. UUD NRI juga mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. UUD NRI sempat melakukan amandemen oleh pihak berwenang yaitu MPR. Tujuan Amandemen UUD NRI tahun 1945 pada masa itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar agar sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

2. Proses penyusunan ketatapan MPR

Pada masa sebelum Amandemen UUD NRI tahun 1945, ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI tahun 1945 dan di atas undang-undang. Pada masa awal reformasi, Tap MPR tidak lagi termasuk dalam urutan hierarki. Namun pada tahun 2011 berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 TAP MPR kembali menjadi peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI tahun 1945. Tap MPR pun tidak serta merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya.

3. Proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

a. proses penyusunan undang-undang

Masalah diatur dengan undang-undang jika 

• diperintahkan oleh UUD NRI tahun 1945
• ditetapkan oleh ketetapan MPR 
• diperintahkan oleh UU terdahulu 

sedangkan menurut UU No 12 tahun 2011 materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi 

• pengesahan perjanjian internasional tertentu
• perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang 
• pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI tahun 1945

b. Penyusunan peraturan pemerintah pengganti UU

berdasarkan UUD negara RI tahun 1945 pasal 22 Perpu mempunyai kedudukan yang sama dengan UU, hanya pembuatannya karena keadaan darurat. Perpu dibuat oleh presiden.

4. Proses pembuatan peraturan pemerintah

• penyiapan rancangan
• penetapan dan pengundangan

5. proses penyusunan peraturan presiden

Peraturan Presiden terdapat dua macam yaitu 

• Peraturan Presiden dan sifat yang menetapkan 
• Peraturan Presiden yang sifatnya mengatur

6. Penyusunan peraturan daerah provinsi 

7. proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota

C. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional

sikap positif yang dapat dikembangkan yaitu 

• menyampaikan usulan ketika proses penyusunan sedang berlangsung 
• turut mengawasi jika peraturan itu sudah berjalan secara efektif 
• mengajukan pengujian secara materiil jika ada peraturan yang sudah terlanjur ditetapkan 

warga negara juga harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. contoh sikap taat pada peraturan perundang-undangan adalah 

• melaksanakan setiap peraturan yang berlaku
• menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan 
• mendukung setiap upaya memperbaiki keadaan sesuai peraturan